Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda DKI Jakarta, Andriansyah meminta proses perencanaan anggaran dilakukan sinergi dengan pemeliharaan. Sehingga jika sejumlah fasilitas mengalami kerusakan bisa langsung dilakukan perawatan.

Para SKPD harus bisa menyusun biaya untuk pemeliharaannya, termasuk suku cadang yang dibutuhkan

"Para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus bisa menyusun biaya untuk pemeliharaannya, termasuk suku cadang yang dibutuhkan jika sewaktu-waktu ada kerusakan," ujarnya di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (8/8).

Pihaknya mencontohkan pemeliharaan AC dan pemeliharaan lift di kantor wali Kota Jakarta Pusat yang saat ini sedang berjalan. Diketahui dari 18 chillers di gedung Blok C hanya dua unit yang aktif.

"Makanya sejak awal umur masing-masing komponen harus sudah bisa diprediksi, sehingga jangan sampai mengganggu pemberian layanan kepada pegawai dan masyarakat," katanya.

Selain itu, menurutnya bagian umum wali kota harus menyediakan tenaga yang menguasai sisi teknis baik sipil dan konstruksi terkait perawatan gedung. Saat ini menurutnya di kantor wali kota belum memiliki tenaga yang ahli dibidang electrical.

"Mereka harus punya keahlian di bidang itu, terutama penempatan personil, bisa dilatih yang sudah ada atau bisa kerjasama dengan dinas teknis atau SKPD terkait," tandasnya